MENGENAL BENTUK‐BENTUK BADAN USAHA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdullilah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Di mana tugas ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan Makalah, yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : ‘’MENGENAL BENTUK‐BENTUK BADAN USAHA’’ Tujuan penulisan makalah ini dibuat sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Bisnis program strata satu FIPPS UNINDRA. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan makalah ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.

2. Seluruh teman–teman yang telah memberikan dukungan dalam penulisan

makalah ini

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Akhir kata penulis mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Jakarta, November

                                                 Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Judul Makalah......................................................................................................... 

Kata Pengantar..................................................................................................................... 

Daftar Isi..............................................................................................................................  

BAB I

PERUSAHAAN PERORANGAN......................................................................................

Perusahaan Perorangan........................................................................................................  

Perusahaan Perorangan dibagi dalam 2 (dua) kelompok …………………………………  

BAB II

PERSEKUTUAN................................................................................................................  

Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum…………………………………………...  

Perusahaan Berbadan Hukum.............................................................................................   

BAB III

PENUTUP..........................................................................................................................   

Daftar Pustaka....................................................................................................................   

BAB I

PERUSAHAAN PERORANGAN

1.1. Perusahaan Perseorangan

Adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.

Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak

memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja.

1.2. Perusahaan perseorangan dibagi dalam 2 kelompok yaitu:

1. Usaha Perseorangan Berizin

memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Usaha Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin

Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima,

toko barang kelontong, dsb.

Kebaikan perusahaan perseorangan:

 Mudah dibentuk dan dibubarkan
Bekerja dengan sederhana
Pengelolaannya sederhana
 Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba

Kelemahan perusahaan perseorangan

 Tanggung jawab tidak terbatas
Kemampuan manajemen terbatas
Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan
 Sumber dana hanya terbatas pada pemilik
 Resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri

BAB II

PERSEKUTUAN

2.1 Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

Yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama tapi tidak termasuk dalam katagori badan usaha yang berbadan hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

1. Firma

Adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama.

Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri‐sendiri maupun bersama terhadap utang‐utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka.

Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris. Akta Pendirian Firma harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan. Setelah itu akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara. Tetapi karena Firma bukan merupakan badan hukum, maka akta pendirian Firma tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman RI

Pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma diatur di dalam Kitab

Undang‐Undang Hukum Dagang (KUHD).

Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena : Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu‐sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

Selain itu, menurut Pasal 26 dan Pasal 31 KUHD Firma juga dapat bubar sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.

Kebaikan Firma:

Prosedur pendirian relatif mudah

 Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, karena

gabungan modal yang dimiliki beberapa orang

Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota

firma, sehingga keputusan‐keputusan menjadi lebih baik

Kelemahan Firma:

Utang‐utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para

anggota firma

Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah

seorang anggota keluar, maka firma pun bubar

2. Perseroan Komanditer / CV

Adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan.

Sekutu pada persero dapat dikelompokkan menjadi :

A. Sekutu Komplementer yaitu: sekutu aktif / orang yang bersedia

memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh

dengan kekayaan pribadinya sesuai pasal 18 KUHD.

B. Sekutu Komanditer yaitu: sekutu pasif / orang yang tidak ikut

mengurus persekutuan tapi mempercayakan uangnya dalam persekutuan dan bertanggung jawab hanya terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut Berakhirnya CV, diatur dalam Pasal 31 KUHD yaitu:

 Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar (Akta Pendirian).

 CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan, akibat

pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.

Akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian) di mana

perubahan anggaran dasar ini mempengaruhikepentingan

pihak ketiga terhadap CV

Kebaikan perseroan komanditer:

 Pendiriannya relatif mudah
Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak
Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar
 Manajemen dapat didiversifikasikan
Kesempatan untuk berkembang lebih besar

Kelemahan peseroan komanditer:

 Tanggung jawab tidak terbatas
Kelangsungan hidup tidak terjamin
 Sukar untuk menarik kembali investasinya

2.2 Perusahaan Berbadan Hukum

Badan Hukum adalah organisasi yang diwujudkan / diciptakan oleh

hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti halnya manusia.

Karena itu badan hukum dapat mempunyai kekayaan sendiri, utang piutang sendiri, dapat digugat dan menggugat Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum setelah akta pendirian badan hukum tersebut mendapat pengesahan dari pemerintah / Departemen Kehakiman Yang termasuk dalam kelompok perusahaan berbadan hukum adalah Perseoran Terbatas, Koperasi, Yayasan dan BUMN

1. Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 butir 1 UU no. 1 tahun 1995, Perseroan Terbatas

adalah :

Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang‐ undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik.

Akta pendirian perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari

Departemen Kehakiman. Selain itu terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetor ke perseroan dalam bentuk setoran saham. Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Makin besar saham yang dimiliki, makin besar peran dan kedudukan seseorang sebagai pemilik perusahaan tersebut. Tanggung jawab seorang pemegang saham terhadap pihak ketiga terbatas pada modal sahamnya. Jadi tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban‐kewajiban finansial perusahaan ditentukan oleh besarnya modal yang diikutsertakan pada perseroan. (Hal ini yang berbeda dengan CV/Firma).

Kekayaan pribadi para pemegang saham maupun milik para pimpinan

perusahaan tidak dipertanggungkan sebagai jaminan terhadap utang‐ utang perusahaan. Keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik

terhadap utang piutang perusahaan terbatas pada saham yang dimiliki.

Perseroan Terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena meski pendiri atau pemiliknya meninggal dunia perseroan ini akan tetap berjalan.

Unsur‐unsur dalam Perseroan Terbatas:

A. Organisasi yang teratur Sebagai organisasi yang teratur, perseroan

mempunyai organ yang terdiri dari :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku dan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu‐waktu berdasarkan kebutuhan.

Direksi

adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Komisaris

adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

B. Kekayaan sendiri

Persero memiliki kekayaan sendiri berupa modal yang disetor para pemegang sahamnya dan terbagi dalam 3 kelompok modal yaitu Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Modal Dasar merupakan jumlah keseluruhan modal dalam bentuk saham dari suatu perseroan terbatas. Menurut Pasal 26 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), jumlah modal dasar suatu perseroan minimal Rp. 25.000.000,‐ kecuali untuk usaha‐ usaha tertentu yang mensyaratkan modal dasar di atas Rp. 25.000.000,‐

contoh

pendirian usaha bank.

Modal yang ditempatkan, merupakan sejumlah modal tertentu yang disanggupi oleh para pendiri perseroan terbatas untuk disetorkan ke dalam perseroan, minimal 25 % dari seluruh jumlah modal dasar.

Modal yang disetor, merupakan modal yang telah disetor oleh para pendiri PT, minimum sebesar 50% dari modal yang ditempatkan atau 12,5% dari modal dasar peseroan.

C. Melakukan hubungan hukum sendiri

Diwakili oleh Direksi untuk melakukan hubungan hukum sendiri

dengan pihak ketiga dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Sebelum Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman RI, para pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan‐tindakan persero terbatas tersebut.

Setelah akta pendirian disahkan namun belum diumumkan dalam Berita Negara RI, Dewan Direktur bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakan‐tindakan perseroan terbatas tersebut (Pasal 23 UU PT)

Setelah akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara RI, maka perseroan terbatas tersebut yang akan bertanggung jawab atas seluruh tindakannya.

D. Mempunyai tujuan sendiri yaitu memperoleh keuntungan (laba).

Tata Cara Pendirian PT :

Pembuatan akta pendirian di muka notaris; membawa

rancangan AD dan ART Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

untuk pengesahan status sebagai badan hukum.

Pendaftaran perseroan yang dilakukan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat perseroan didirikan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pengesahan / persetujuan Menteri Kehakiman diberikan

 Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, wajib dilakukan

permohonan pengumuman oleh direksi dalam waktu 30 hari

sejak pendaftaran

Berakhirnya Perseroan Terbatas:

Menurut Pasal 114 UU PT, Perseroan Terbatas dapat bubar

karena:

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

 Dalam Pasal 115 UU PT ditentukan bahwa direksi dapat

mengajukan usul pembubaran persero kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah bila diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan UU dan Anggaran Dasar.

 Karena jangka waktu berdirinya perseroan sudah berakhir.
 Keputusan Pengadilan Negeri karena;
 Perm o ho nan

Kejaksaan

karena

perseroan

melanggar

kepentingan umum

 Permohonan 1 orang pemegang saham atau lebih yang mewakili

paling sedikit bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah Permohonan kreditur karena perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

 Permohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum

dalam akta pendirianperseroan

Kebaikan Perseroan Terbatas

Kelangsungan hidup perusahaan terjamin

Terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan resiko

bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik

 Saham dapat diperjual belikan dengan relatif mudah.

Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, sehingga

memungkinkan perluasan usaha.

Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien

Kelemahan Perseroan Terbatas:

 Biaya pendiriannya relatif mahal
Rahasia tidak terjamin
 Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham

2. Koperasi

Menurut UU no. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang‐orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Status badan hukum koperasi diperoleh setelah memperoleh

pengesahan dari pemerintah (Menteri Koperasi).

Modal Koperasi terdiri dari :

1. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib,

sumbangan suka rela, hibah dan dana cadangan Sisa Hasil Usaha.

2. Modal Pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, sumber lain yang sah.

Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan berlandaskan¸Pancasila¸dan¸UUD’45.

Prinsip Koperasi:

Keanggotaan bersifat suka rela
Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan

besarnya jasa masing‐ masing anggota.

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Kemandirian

Keanggotaan koperasi bersifat murni, pribadi dan tidak dapat

dialihkan.

Koperasi mempunyai ciri tersendiri:

Lebih mementingkan keanggotaan dan sifat persamaan
 Anggota‐anggotanya bebas keluar masuk
Koperasi merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk

kesejahteraan anggota.

 Koperasi didirikan secara tertulis dengan akte pendirian dari

notaries

 Tanggung jawab kelancaran usaha koperasi berada di tangan

pengurus.

 Para anggota koperasi turut bertanggung jawab atas utang‐utang

koperasi terhadap pihak lain.

 Kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota.

Cara Mendirikan Koperasi

Menurut Pasal 6‐ Pasal 14 UU no. 25 tahun 1992 adalah sebagai

berikut:

a) Rapat pembentukankoperasi

Sekurang‐kurangnya 20 orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, kemudian dibuatkan berita acara yang berisikan hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian

b) Surat Permohonan Pengesahan kepada Departemen Koperasi Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian, diberikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi dan resmi sebagai badan hukum.

c) Pengiriman akta pendirian kepada pendiri

d) Pengumuman dalam Berita Negara

Pengelompokan Koperasi Menurut bidang usahanya:

a) Koperasi Produksi adalah koperasi yang para anggotanya terdiri dari produsen penghasil barang/ jasa. Koperasi ini mengusahakan kemudahan bagi para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan sehari‐hari, seperti menyediakan bahan baku, bahan pembantu, serta perlengkapan produksi lainnya dan juga penyaluran hasil produksi kepada konsumen.

b) Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam

penyediaan kebutuhan pokok bagi anggotanya.

c) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggotanya dan meyalurkannya kepada anggota yang membutuhkannya.

d) Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang mempunyai usaha

rangkap / beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

Menurut luas wilayahnya, koperasi di Indonesia dikelompokan

menjadi:

a) Primer Koperasi adalah koperasi sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang kecil pula dan melbatkan secara langsung orang‐ orang sebagai anggotanya.

b) Pusat Koperasi adalah koperasi yang anggota‐anggotanya adalah

koperasi‐

koperasi primer, sedikitnya lima.Gabungan Koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama sama oleh pusat koperasi (paling sedikit tiga puluh pusat koperasi)

c) Induk Koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama‐ sama oleh gabungan koperasi (paling sedikit tiga gabungan koperasi).

Pihak yang terlibat dalam Koperasi:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. RAT menetapkan sebagai berikut:

i. Anggaran Dasar

ii. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha

koperasi

iii. Pemilihan, pengangkatan pemberhentian pengurus dan

pengawas.

iv. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran

koperasi.

2. Pengurus adalah orang‐orang yang secara aktif bertugas dalam pengelolaan koperasi dan memiliki jabatan paling lama 5 tahun. Sebagai imbalannya, pengurus menerima uang jasa / honorarium.

3. Pengawas / Dewan Komisaris yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam RAT. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pembubaran Koperasi

Menurut Pasal 46 UU no. 25 Tahun 1992, pembubaran koperasi dapat

dilakukan berdasarkan :
a) Keputusan Rapat Anggota atau
b) Keputusan pemerintah bila:

c) Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi

ketentuan UU no.25

d) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau

kesusilaan.

e) Kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan.

BAB III

PENUTUP

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha

yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan alam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pengusaha Adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang

lain menjalankan perusahaan.

Pengusaha mengeluarkan sejumlah modal yang digunakan untuk menjalankan

kegiatan usaha.

Dalam hal ini terdapat 3 kategori pengusaha:

1. Pengusaha yang bekerja sendiri

2. Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja

3. Pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan

perusahaan.

Bentuk‐bentuk organisasi bisnis:

‐ Perusahaan Perseorangan
‐ Persekutuan Firma
‐ Perseroan Komanditer (Commanditer Vennootschap / CV)
‐Perseroan Terbatas
‐ Ko peras i
‐ Yayas an
‐BUMN

DAFTAR PUSTAKA

Mahfudz, Machmud.2002. Pengantar Bisnis ( Introduction to Bisnis). Andi

Yogyakarta. Yogyakarta.

Solihin, Ismail. Pengantar Bisnis : Pengenalan Praktis dan Studi Kasus. 2006.

Edisi Pertama, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.

M.Fuad, dkk. Pengantar Bisnis. 2006. Edisi ketiga. Jakarta; Gramedia Pustaka

Utama Kewirausahaan

Internet. http://www.scribd.com