CINTA KUASA BERKARYA: ”PALANG MERAH INDONESIA”

”PALANG MERAH INDONESIA”

TUGAS MATA KULIAH

ANTROPOLOGI

DOSEN : MUHAMMAD NURJAMAN, S.Pd.

Di Susun Oleh :

Ketua :

1. Deni Hendriawan (201014500600)

Anggota :

1. Tyo Irmansyah (201014500579)

2. Ocik (201014500567)

3. Riska Yustika Rini (201014500647)

4. Neni Maryana (201014500632)

5. Nella Constantia (201014500 574 )

6. Muliyanto (201014500577)

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Jln.Nangka 58C,/TB.Simatupang Tanjung Barat-Jagakarsa (Ps.Minggu) Jakarta Selatan 12530

TAHUN AKADEMIK 2010/ 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan.

Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota).

Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963. Kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 Daerah Propinsi / Tk.I dan 323 cabang di daerah Tk.II serta dukungan operasional 165 unit Transfusi Darah di seluruh Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Visi Dan Misi PMI.

Visi.

PMI diakui secara luas sebagai organisasi kemanusiaan yang mampu menyediakan pelayanan kepalangmerahan yang efektif dan tepat waktu, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan, dalam semangat kenetralan dan kemandirian.

Misi.

Menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah serta Hukum perikemanusiaan Internasional (HPI) dalam masyarakat Indonesia. Melaksanakan pelayanan kepalangmerahan yang bermutu dan tepat waktu, mencakup:

1. Bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat.

2. Pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.

3. Usaha Kesehatan Transfusi Darah.

4. Pembinaan Generasi Muda dalam kepalangmerahan, kesehatan dan kesejahteraan.

Melakukan konsolidasi organisasi, pembinaan potensi dan peningkatan potensi sumber daya manusia dan sumber dana untuk menuju PMI yang efektif dan efiesien.

2.2 Peran Dan Tugas PMI

Peran PMI adalah membantu pemerintah dibidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.

Tugas Pokok PMI :

1. Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana.

2. Pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan.

3. Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pelayanan transfusi darah (sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980).

Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.

2.3 Prosedur Donor Darah

Pemeriksaan Pendahuluan

- Mengisi formulir pendaftaran

- Timbang berat badan

- pemeriksaan kadar HB

Pemeriksaan Golongan Darah
Pemeriksaan Dokter

- Pemeriksaan tekanan darah

- Riwayat medis

- Pemeriksaan fisik sederhana

Pengambilan Darah.
Istirahat : Hidangan Ringan
Pengambilan Kartu Donor
Selesai/ Pulang

Cara mendapatkan darah di Palang Merah Indonesia.

Yang menentukan pasient memerlukan darah adalah dokter yang merawat. Untuk setiap permintaan darah disediakan formulir khusus rangkap 4 atau 5 yang diisi oleh dokter yang merawat dengan disertai contoh darah pasien dengan diberi indentitasnya yang jelas. Formulir dan contoh darah dikirim ke Bank darah di rumah sakit atau ke laboratorium UTDD PMI DKI Jakarta, apabila : persedian darah yang diminta oleh dokter yang merawat tidak ada di Bank darah rumah sakit tidak mempunyai bank darah.Atas dasar permintaan tersebut diadakan pemeriksaan reaksi silang antara contoh darah donor dengan contoh darah pasien, yang memakan waktu lebih kurang 1,1/2 jam.

Pemeriksaan ini mutlak harus dilakukan walaupun golongan darah pasient dengan golongan darah donor sama. Bila pada pemeriksaan silang tidak terdapat kelainan maka barulah darah donor diberikan kepada pasien. Bila pemeriksaan silang ditemukan kalainan atau ketidak cocokan perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mencari sebab kelainan atau ketidakcocokan tersebut

2.4 Program Strategis Pengembangan Organisasi PMI

A. Tujuan.

Menyempurnakan organisasi dan tata laksana PMI di semua tingkatan untuk persiapan peningkatan kemandirian dan kenetralan PMI dalam 5 tahun ke depan.

B. Program 2002

Melanjutkan upaya akurasi data kapasitas organisasi daerah dan cabang dari hasil respon kuistioner yang diberikan Daerah dan Cabang dan Laporan Persemester atau Tahunan. Menyusun pola standar Orientasi Kepalangmerahan dan implementasi manajemen PMI bagi pengurus dan memberikan arahan kepada daerah untuk mengaktifkan fungsinya

Berikut Kapasitas Organisasi PMI per/ April 2002

Jumlah Daerah : 30 daerah

Jumlah Cabang : 323 cabang

Jumlah Ranting : 450 ranting

Jumlah KSR : 28.554 orang

Jumlah TSR : 22.347 orang

Jumlah PMR : 670.127 orang

2.5 Kinerja PMI Dari Masa Ke Masa.

– Dasawarsa I 1945 -1954

Pada masa perang kemerdekaan RI, peranan PMI yang menonjol adalah di bidang Pertolongan pertama, Pengungsian, Dapur Umum, pencarian dan pengurusan repatriasi, bekerjasama dengan ICRC dan Palang Merah Belanda untuk Romusha, Heiho , Tionghoa; anak-anak Indo Belanda dan 35.000 tawanan sipil Belanda dan para Hoakian yang kembali ke RRC. Sementara itu diadakan pula pendidikan untuk para juru rawat yang akan dikirim ke pos-pos P3K di daerah pertempuran.

Saat itu sudah ada 40 cabang PMI di seluruh Indonesia dan setiap cabang memiliki dua buah Pos P3K sebagai Tim Mobil Collone. Rumah Sakit Umum Palang Merah di Bogor yang semula di bawah pengelolaan Nerkai, pada tahun 1948 disumbangkan kepada PMI Cabang Bogor dengan nama Rumah Sakit Kedunghalang dan sejak tahun 1951 dikelola menjadi Rumah Sakit Umum PMI hingga sekarang. PMI juga mulai menyelenggarakan kegiatan pelayanan sumbangan darah yang masih terbatas di Jakarta dan beberapa kota besar seperti Semarang, Medan, Surabaya dan Makasar dengan nama Dinas Dermawan Darah.

Dalam peristiwa pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), PMI bekerjasama dengan ICRC melaksanakan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Bahder Djohan dan BPH Bintara berupa Rumah Sakit terapung di Ambon. Juga diadakan penyampaian berita keluarga yang hilang/ terpisah serta mengunjungi tawanan.

PMI mulai mengembangkan kegiatn kepemudaan dengan 7.638 anggota remaja di 29 Cabang PMI. Bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Guru, murid dan anak-anak sepakat membentuk unit PMR di sekolah-sekolah, penerbitan majalah PMR, korespodensi, pertukaran album, lomba, pameran lukisan, serta penyelenggaraan sanatoria (perawatan paru-paru untuk anak-anak).

– Dasawarsa II 1955 – 1964

Akibat Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara, Markas Besar PMI mengirimkan kapal-kapal PMI ke daerah tersebut untuk menjemput orang-orang asing di sana dan juga mengirimkan 4 tim medis ke Sumatera serta 6 tim ke Sulawesi Utara.

Setelah Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961, Pengurus Besar PMI memanggil Kesatuan Sukarela seluruh Cabang untuk siap siaga. Kemudian terbentuklah Kesatuan Nasional yang terdiri dari 11 cabang yang telah diseleksi. Sukarelawan Palang Merah yang ditugaskan sebagai perawat berjumlah 259 orang dan 770 orang sebagai cadangan.

Pada peristiwa Aru 15 Januari 1952, yaitu tenggelamnya Kapal Perang RI Macan Tutul, sebanyak 55 orang awak kapal perang tersebut menjadi tawanan Belanda sehingga atas permintaan Menteri/KSAL, PMI menghubungi ICRC untuk menangani tawanan tersebut. Berkat usaha Sekjen PBB, pihak Belanda menyetujui penyerahan awak kapal di Singapura. Pada tahun 1963 ketika Gunung Agung di Bali meletus, PMI bersama Dinkes Angkatan Darat RI membantu penanggulangan para korban bencana tersebut.

Ketika Tim Kesatuan Nasional PMI ke Kalimantan Barat dalam rangka Dwikora (Dwi Komando Rakyat), telah dikirimkan Tim Kesehatan Nasional untuk membantu Operasi TUMPAS di Sulawesi Selatan.

– Dasawarsa III 1965-1975

Penerbitan Surat Keputusan mengenai Peraturan menteri Kesehatan RI No.23 dan No.024 mengenai pengakuan Pemerintah RI untuk pertamakali terhadap keberadaan Usaha Transfusi Darah (UTD) PMI.

Dalam peringatan HUT PMI ke-25, 17 September 1970, Pengurus Besar PMI mengeluarkan suatu medali khusus dan penghargaan kepada perintis-perintis PMI, seperti: Drs. Moh. Hatta dan Prof. Dr. bahder Johan dan Pengurus PMI Daerah/Cabang seluruh Indonesia. Setahun kemudian, 1971 diresmikan berdirinya suatu DAJR (Dinas Ambulance Jalan Raya) Jakarta - Bandung sebanyak 7 pos yang dipusatkan di RSU-PMI Bogor. Ambilans yang digunakan adalah ambulance Falcon yang dilengkapi personil, alat-alat pertolongan pertama, dan telepon radio.

– Dasawarsa IV 1975 -1984

Kerjasama PMI-ICRC

PMI mulai berperan di Timor Timur bulan Agustus 1975 sejak mengalirnya pengungsi Timor Timur ke perbatasan Timor Barat di Atambua. Operasi kemanusiaan di Dili dimulai bulan Desember 1975 atas permintaan PSTT (Pemerintah Sementara Timor Timur). Kemudian kelak pada bulan Oktober tahun 1979 PMI bekerja sama dengan ICRC mulai membuka pos bantuan relief di 7 Kecamatan terpencil di Timor Timur.

Atas permintaan Pemerintah RI, PMI didukung UNHCR membentu pengungsi Vietnam di Pulau Galang dalam bidang kesehatan dan kesejahtraan social, antara lain dengan mendirikan RS Pulau Galang. PMI juga mengadakan Tracing and Mail Service bekerjasama dengan ICRC.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pembaca akan mengetahui latar belakang berdirinya PMI, visi dan misi PMI serta peran dan tugas PMI untuk masyarakat dan mengetahui bagaimana prosedur untuk donor darah.

3.2 Saran.

Diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan PMI seperti pendonor darah sukarelawan dan tenaga kerja sukarelawan PMI.